Adapun Badan Bank Tanah akan menyediakan tanah untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu implementasi awal dari sinergitas ini.

Lahan sebanyak 1.000-1.500 M2 yang menjadi permintaan Menteri Koperasi akan disiapkan Badan Bank Tanah melalui lahan yang ada di HPL.

Nantinya akan dibangun gudang dan Kantor KDMP. Selain itu Badan Bank Tanah akan siapkan kebutuhan lahan untuk produksi koperasi dengan pola kerja sama pemanfaatan antara Badan Bank Tanah dan koperasi.

“Inisiatif ini menjadi langkah awal untuk memperluas peran Badan Bank Tanah dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah,” ungkap Hakiki.

“Kami ingin memastikan tanah negara benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat dan menjadi penggerak ekonomi nasional dari desa,” tambah dia.

Kerja sama antara Badan Bank Tanah dan Jamintel ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola pertanahan nasional yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Melalui sinergi ini, pengelolaan tanah negara tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat kemandirian bangsa dan mewujudkan kesejahteraan yang merata dari desa hingga kota.

Sementara itu, Jamintel Reda Mantovani menyambut baik kerja sama ini dengan Badan Bank Tanah dalam hal mendukung program prioritas nasional. Pihaknya siap mengawal sinergitas ini agar tujuan baik dari program pemerintah Prabowo – Gibran yang tertuang dalam Asta Cita dapat tercapai.

“Ini sudah masuk ke dalam perencanaan nasional yaitu asta cita. Targetnya Indonesia emas 2045.
Maksud dan tujuannya untuk penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Makanya diturunkan dalam asta cita nomor enam, membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Bank Tanah telah menjalin kerja sama strategis dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui kolaborasi dengan JAMDATUN, Badan Bank Tanah ingin lebih memperkuat kepastian hukum untuk berbagai pihak yang menjalin kerja sama pemanfaatan tanah dengan Badan Bank Tanah.