Badan Bank Tanah
Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan diberi kewenangan untuk mengelola tanah.
Mendukung Pemerataan Ekonomi
Sesuai mandat dalam PP Nomor 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial, umum, kepentingan pembangunan, konsolidasi lahan, pemerataan ekonomi, dan juga Reforma Agraria
Memberikan Kepastian Hukum
Badan Bank Tanah memberi kepastian hukum kepada warga terkait pemerataan kepemilikkan tanah dengan pemberian hak atas tanah melalui program Reforma Agraria. Disamping itu untuk investor dalam negeri maupun asing, kebutuhan tanah untuk menunjang investasi dapat disediakan oleh Badan Bank Tanah dengan jaminan legalitas tanah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mendukung Pemerataan Ekonomi
Sesuai mandat dalam PP Nomor 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial, umum, kepentingan pembangunan, konsolidasi lahan, pemerataan ekonomi, dan juga Reforma Agraria
Memberikan Kepastian Hukum
Badan Bank Tanah hadir memberikan kepastian hukum terhadap lahan warga melalui program Reforma Agraria. Melalui program Reforma Agraria, Badan Bank Tanah akan mengembalikan lahan kepada masyarakat yang berhak. Lahan 100 persen disediakan oleh Badan Bank Tanah dan diverifikasi serta diserahkan oleh Tim GTRA*
Solusi untuk Kebutuhan Lahan
Terbentuknya Badan Bank Tanah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan lahan, baik untuk kepentingan pembangunan nasional, kepentingan umum, kepentingan sosial maupun untuk pemerataan ekonomi.
Transparan, Akuntabel dan Nonprofit
Badan Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel dan nonprofit. Nonprofit yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Bank Tanah digunakan untuk pengembangan organisasi dan tidak membagikan keuntungan kepada organ Bank Tanah.
Salayang Pandang
Kerja Sama Pemanfaatan
Badan Bank Tanah melakukan pemanfaatan tanah atas aset persediaan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain. Kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain dapat berbentuk:
- Jual Beli;
- Sewa;
- Kerja Sama Usaha;
- Hibah;
- Tukar menukar; dan
- Bentuk lain yang disepakati dengan pihak lain dalam melaksanakan pemanfaatan tanah.
Sampai saat ini, Badan Bank Tanah memiliki aset persediaan tanah seluas 34.767,05 Ha yang tersebar di 45 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aset persediaan tanah yang dikelola Badan Bank Tanah diperoleh melalui tanah hasil penetapan pemerintah dan/atau tanah dari pihak lain.
- Persediaan 2022
- Persediaan 2023
- Persediaan 2024
Profil Persediaan Tanah
Galeri
Audiensi Badan Bank Tanah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
SelengkapnyaKoordinasi Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur Guna Mewujudkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Koordinasi Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat ...
SelengkapnyaPenandatanganan Kerja Sama antara Badan Bank Tanah dengan PT Simbangjati Bahagia
Badan Bank Tanah kembali memperkuat komitmennya melalui penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dengan pemberian Hak ...
SelengkapnyaBerita Terkini
Badan Bank Tanah Bidik Ekonomi Subjek RA di Atas HPL Naik Kelas, Gandeng PNM untuk Pemberdayaan
Jakarta, 14 April 2026 – Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya bahwa reforma agraria di ...
Selesaikan 94,7 Persen RHP, Badan Bank Tanah Diganjar Penghargaan oleh BPK
Jakarta, 9 April 2026 – Badan Bank Tanah mendapatkan penghargaan atas Tindak Lanjut Rekomendasi ...
Badan Bank Tanah Teken MoU dengan Wali Kota Bengkulu, Optimalisasi Pemanfaatan Tanah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan di Kota Bengkulu
Bengkulu, 1 April 2026 – Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi ...
Komite Badan Bank Tanah



Kontak Kami
Cari tahu lebih lanjut informasi yang Anda perlukan.





