Ia menambahkan, peran Badan Bank Tanah menjadi semakin penting mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga serta posisinya sebagai kawasan strategis nasional berbasis industri, perdagangan, investasi, pariwisata, dan kemaritiman. Pertumbuhan ekonomi pesat di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun turut meningkatkan kebutuhan lahan yang terencana dan memiliki kepastian hukum.

Kompleksitas persoalan pertanahan di Kepulauan Riau, mulai dari tumpang tindih penguasaan lahan, kawasan hutan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL), wilayah pesisir dan pulau kecil, hingga kebutuhan lahan investasi dan infrastruktur, menuntut tata kelola terintegrasi serta berbasis kepastian hukum. Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum guna memastikan pengelolaan tanah negara berjalan profesional, aman, dan berkelanjutan.