Hakiki juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan. “Terima kasih kepada seluruh unsur GTRA, Forkopimda, Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Jawa Barat, dan Kantah Cianjur atas sinerginya. Perjanjian ini adalah amanah, maka pergunakanlah tanah ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak cucu kita,” tambahnya.

Dukungan datang dari Pemerintah Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, menyampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan instrumen penting bagi pemerataan pembangunan. “Bersama Badan Bank Tanah, kita berkomitmen memberikan akses legal untuk pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Lalu, kami juga mendorong pemanfaatan tanah secara produktif untuk pertanian, usaha rakyat, maupun kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif.” ungkapnya.

Melalui skema pemanfaatan tanah yang diberikan, masyarakat memperoleh kepastian dalam menggunakan dan mempertahankan lahan yang telah lama mereka tempati. Kepastian ini memberi rasa aman, meningkatkan produktivitas, serta membuka akses terhadap berbagai program pemerintah lainnya. Di sisi lain, tanah negara yang dikelola melalui Badan Bank Tanah tetap berada dalam kerangka pengawasan sehingga potensi penyalahgunaan atau pemindahtanganan ilegal dapat diminimalkan. Pengelolaan yang tertib diharapkan menjaga nilai lahan dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang memberi multiplier effect di tingkat desa.